0 Rp 1,4 T untuk Jalan di Jambi

HBA : Saya Sudah Usul ke Pusat Dibangun Jalan Beton

JAMBI - Ini kabar baik bagi warga Jambi. Pada tahun 2012 ini, dana yang dikucurkan pemerintah pusat lewat APBN untuk infrastruktur jalan dan pembangunan jembatan di Jambi mencapai Rp 1,4 triliun. Dari total itu, jalan nasional Kerinci - Jambi mendapat kucuran Rp 100 miliar.

Anggota Komisi V Bidang Pekerjaan Umum (PU) DPR RI, H Bakrie menjelaskan, dana tersebut akan membiayai peningkatan jalan nasional di Jambi, sepanjang 936 kilometer (KM)

yang mengalami kerusakan. Di antaranya, dari Kerinci-Jambi dan jalan lintas sumatera yang menghubungkan Kota Jambi menuju Batanghari, Tebo hingga ke Kabupaten Bungo.

“Untuk jalan Kerinci, ada tiga titik lokasi, yakni dari Sungai Manau hingga Kerinci yang akan diperbaiki. Kemudian ada beberapa di Kota Sungaipenuh. Selebihnya untuk jalan lintas sumatera,” kata anggota DPR asal Jambi ini ketika dihubungi via ponsel, kemarin (5/3). “Total dana Rp 1,4 triliun itu selain dikucurkan untuk perbaikan, juga untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan-jalan nasional serta jembatan yang ada di Jambi,” imbuhnya.

Menurut politisi PAN ini, anggaran tersebut sudah disahkan oleh pemerintah dan tinggal menunggu proses tender. Dia mengatakan, paling lama medio April proyek perbaikan infrastruktur jalan nasional di Jambi sudah mulai dikerjakan. “Sekarang masih tahap proses tender. Kita sudah sepakat dengan menteri PU, paling lama April, proyek sudah berjalan,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur jalan, kata Bakrie, menjadi salah satu program skala prioritas untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena itu, dia berharap tingginya kucuran dana itu dapat dimaksimalkan sebaik mungkin. Maksudnya, pemda harus tegas terhadap angkutan yang lewat agar tidak melebih tonase.

“Tertibkan angkutan, utamanya batu bara. Tiada gunanya jalan diperbaiki, kalau angkutan yang lewat selalu melebih tonase dan merusak jalan,” keluhnya.

Bakrie mengatakan, Jambi masih termasuk daerah tertinggal dari 33 provinsi di tanah air. Hendaknya, ketertinggalan ini memotivasi diri untuk bangkit dari ketertinggalan, meskipun harus “mengemis” ke pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran. “Saya tidak mau dibilang DPR nggak bekerja. Ini merupakan usaha kita yang maksimal. Makanya, penggunaan jalan memang harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai, beberapa bulan diperbaiki, jalan sudah rusak,” timpalnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Gusrizal, mendesak Gubernur Jambi turut andil mengawasi pelaksanaan proyek tersebut (dana APBN) agar tidak terjadi kebocoran. Terutama untuk jalan Kerinci yang menelan dana Rp 100 miliar. Menurutnya, tingginya anggaran jalan Kerinci tidak akan ada apa-apanya jika pengerjaannya asal-asalan.

“Selama ini, hasil pengerjaan perbaikan jalan nasional selalu buruk. Kita tak ingin kejadian seperti itu berulang. Untuk apa diperbaiki, tapi dalam hitungan bulan sudah rusak,” katanya.

“Sebagai putra daerah, tentunya kita harus punya tanggung jawab. Gubernur harus melobi ke pusat agar pelaksana proyek adalah kontraktor yang profesional, bukan asal,” imbuhnya.

Dia berharap, pengerjaan itu dilakukan oleh kontraktor yang punya kualitas. Dia pun meminta gubernur melobi Menteri PU agar BUMD diberi peluang ikut tender. “Kalau bisa BUMN atau BUMD yang punya nama,” harapnya.

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) mengatakan, pemda tak punya kewenangan untuk mengatur dana yang dikucurkan lewat APBN. Sebab, pengerjaan proyek yang dibiayai APBN sudah ada tim (dari pusat) yang mengaturnya.

“Termasuk tendernya, tim dari pusat yang menanganinya, kita hanya bisa mengawasi,” katanya saat berkunjung ke ruang redaksi Jambi Independent, di Gedung Graha Pena Jambi, Jalan Jenderal Sudirman, Thehok, tadi malam (5/3). 

Kendati demikian, kata HBA, andaikan BUMD ingin masuk dan terlibat dalam proyek tersebut tidak jadi masalah. Bahkan dia mendukung penuh. “Masalahnya tim lelang sudah ada. Semua kontraktor bisa ikut. Ya... kita tidak bisa memaksa, siapa yang diterima untuk melakukan proyek,” jelasnya.

HBA menegaskan, dia akan mengawasi secara ketat pengerjaan proyek jalan yang dibiayai APBN tersebut. Terkait jalan nasional yang sering rusak, mantan Bupati Sarolangun ini mengatakan, dia sudah mengusulkan ke menteri PU agar pembangunan jalan nasional di Jambi menggunakan tipe beton, bukan lagi tipe C.

“Jadi, saya sudah menyarankan ke pak menteri PU, saya maunya semua jalan nasional di Jambi dibangun menggunakan beton, seperti di Jawa semua,” ungkapnya.

Menurut data dari Dinas PU Provinsi Jambi, panjang ruas jalan yang berstatus jalan nasional dan jalan provinsi adalah sepanjang 2.416,99 km. Panjang jalan provinsi adalah 1.480,51 km, dalam kondisi baik sebesar 27,27 %, sedang 30,38%, rusak ringan 23,49%, dan rusak berat 18,86%.

Sedangkan ruas jalan nasional, dari 936,480 km yang ada di Provinsi Jambi hanya 33,42 % yang berada dalam kondisi baik. Sisanya 49,36% dalam kondisi sedang, 11,96 %, rusak ringan dan 5,26 % rusak berat.

Memperhatikan tren prosentase kerusakan jalan, menurut Gusrizal, prosentase yang berada dalam kondisi baik terus menurun. Menurutnya, ini berimplikasi pada terhambatnya distribusi produk-produk Jambi ke pasar wilayah maupun regional.

“Kondisi tersebut disebabkan oleh moda transportasi darat merupakan moda utama atau satu-satunya yang digunakan di Provinsi Jambi. Selanjutnya meningkatnya prosentase jalan dalam kondisi rusak salah satunya, karena seimbangnya kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani kerusakan jalan dengan laju kerusakan jalan,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, penanganan jalan dan jembatan merupakan komponen termahal dalam penanganan infrastruktur wilayah di Jambi. Apalagi proyek tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Selain keterbatasan anggaran, kata dia, permasalahan utama lainnya adalah kurangnya sarana prasarana, kondisi lapangan (topografi), keadaan iklim, usia dan kapasitas konstruksi. “Lalu, kurang efisiennya penanganan kerusakan jalan pada ruas-ruas jalan fungsional milik provinsi akibat laju tingkat kerusakan yang disebabkan oleh overload-nya kapasitas konstruksi dibanding muatan dan laju harian rerata (LHR) pada hampir seluruh ruas jalan di Provinsi Jambi,” pungkasnya.